Cagub DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengkritisi gagasan program pemberian uang tunai Rp 1 miliar per tahun pada tiap-tiap RW di Jakarta. Ahok menyampaikan program itu merusak mental warga DKI.
Ahok juga menerangkan kalau sebenarnya ketua RW tak diijinkan memegang uang pemerintah. Karena, yang diijinkan untuk mengelola uang pemerintah adalah PNS. Ahok juga bingung apabila program itu terlaksana, pada siapa nanti uang itu akan dipertanggungjawabkan.
" Rumah miskin dikasih Rp 5 juta, satu RW dikasih Rp 1 miliar. Memang bisa (ketua RW) pegang uang pemerintah? Tidak bisa. Saya kan di Komisi II, semua sekretaris desa diangkat jadi PNS. Lantaran bantuan ke desa itu tidak bisa dikelola oleh kepala desa, harus oleh PNS. Maka dari itu sekretaris desa jadi PNS, " kata Ahok kepada wartawan di satu rumah makan di lokasi Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
" Kalau RW megang Rp 1 miliar, sebagai apa? Individu? Nanti tanggung jawabnya bagaimana, " lanjutnya.
Ahok juga menyinggung soal program Rp 5 juta untuk setiap keluarga miskin. Menurut dia kartu sakti miliknya, 'Kartu Jakarta Pintar (KJP), memberi lebih banyak uang di banding program milik Agus itu. Cuma saja, lanjut Ahok, program miliknya tidak bisa ditarik tunai.
" Bantuan Rp 5 juta untuk keluarga miskin, bagaimana nentuin keluarga miskin. Beras miskin saja banyak orang miskin tidak bisa kok. KJP kita tidak lebih dari Rp 5 juta? Anak SMA itu satu bulan Rp 600 ribu loh, satu tahun Rp 7,2 juta. Kalau masuk PTN langsung kasih hadiah Rp 18 juta. Kalau punya 2 anak sudah Rp 14,5 juta. Lebih gede siapa, hanya bedanya ini tidak bisa tunai, " tutur Ahok.
" Bagi saya, lebih baik tidak jadi Gubernur asal warga Jakarta teredukasi, " tuturnya.
Ahok juga mempertanyakan kenapa banyak pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan yang dipecat serta tak dilanjutkan masa baktinya. Ahok menyampaikan, dirinya telah mengatur bahwa PHL yang telah mengabdi lama tak bisa di keluarkan.
" Prioritas di Jakarta itu ada yang sudah lama (PHL) tidak bisa di keluarkan. Pesan saya kan jelas, PHL kalau rajin jangan di keluarkan, yang umurnya masih 50an juga, " tutur Ahok.
Apabila alasannya tak lolos tes, menurut Ahok untuk jadi PHL Dinas Kebersihan tak perlu tes macam-macam. Apalagi apabila tes itu adalah tes tertulis. Ahok kembali menyatakan yang utama yaitu kerajinan mereka.
" Aduh mau tes apa sih? Cuma bersih-bersih got masa perlu tes tertulis, ngapain, " tutur Ahok.
" Makanya saat ini saya tanya, anda ingin cari sarjana apa tukang bersih got. Kalau tukang bersih got, nggak perlu sangat pinter amat. Yang penting jujur, rajin serta ingin kerja. Itu saja, " lanjutnya.
Ahok juga menerangkan kalau sebenarnya ketua RW tak diijinkan memegang uang pemerintah. Karena, yang diijinkan untuk mengelola uang pemerintah adalah PNS. Ahok juga bingung apabila program itu terlaksana, pada siapa nanti uang itu akan dipertanggungjawabkan.
" Rumah miskin dikasih Rp 5 juta, satu RW dikasih Rp 1 miliar. Memang bisa (ketua RW) pegang uang pemerintah? Tidak bisa. Saya kan di Komisi II, semua sekretaris desa diangkat jadi PNS. Lantaran bantuan ke desa itu tidak bisa dikelola oleh kepala desa, harus oleh PNS. Maka dari itu sekretaris desa jadi PNS, " kata Ahok kepada wartawan di satu rumah makan di lokasi Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
" Kalau RW megang Rp 1 miliar, sebagai apa? Individu? Nanti tanggung jawabnya bagaimana, " lanjutnya.
Ahok juga menyinggung soal program Rp 5 juta untuk setiap keluarga miskin. Menurut dia kartu sakti miliknya, 'Kartu Jakarta Pintar (KJP), memberi lebih banyak uang di banding program milik Agus itu. Cuma saja, lanjut Ahok, program miliknya tidak bisa ditarik tunai.
" Bantuan Rp 5 juta untuk keluarga miskin, bagaimana nentuin keluarga miskin. Beras miskin saja banyak orang miskin tidak bisa kok. KJP kita tidak lebih dari Rp 5 juta? Anak SMA itu satu bulan Rp 600 ribu loh, satu tahun Rp 7,2 juta. Kalau masuk PTN langsung kasih hadiah Rp 18 juta. Kalau punya 2 anak sudah Rp 14,5 juta. Lebih gede siapa, hanya bedanya ini tidak bisa tunai, " tutur Ahok.
" Bagi saya, lebih baik tidak jadi Gubernur asal warga Jakarta teredukasi, " tuturnya.
Ahok juga mempertanyakan kenapa banyak pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan yang dipecat serta tak dilanjutkan masa baktinya. Ahok menyampaikan, dirinya telah mengatur bahwa PHL yang telah mengabdi lama tak bisa di keluarkan.
" Prioritas di Jakarta itu ada yang sudah lama (PHL) tidak bisa di keluarkan. Pesan saya kan jelas, PHL kalau rajin jangan di keluarkan, yang umurnya masih 50an juga, " tutur Ahok.
Apabila alasannya tak lolos tes, menurut Ahok untuk jadi PHL Dinas Kebersihan tak perlu tes macam-macam. Apalagi apabila tes itu adalah tes tertulis. Ahok kembali menyatakan yang utama yaitu kerajinan mereka.
" Aduh mau tes apa sih? Cuma bersih-bersih got masa perlu tes tertulis, ngapain, " tutur Ahok.
" Makanya saat ini saya tanya, anda ingin cari sarjana apa tukang bersih got. Kalau tukang bersih got, nggak perlu sangat pinter amat. Yang penting jujur, rajin serta ingin kerja. Itu saja, " lanjutnya.
0 komentar:
Posting Komentar