Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Klaten Sri Hartini dalam satu operasi tangkap tangan, Jumat, 30 Desember 2016. Bersama Sri, tim KPK diberitakan turut membawa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Klaten berinisial S, serta Sekretaris Dinas Pendidikan daerah setempat.
Menyikapi penangkapan ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mampu menahan kekecewaan. Sebab politisi PDIP ini telah berkali-kali memperingatkan kepala daerah se-Jawa Tengah, mulai sejak penangkapan sejumlah petinggi di Kebumen.
Baca Juga : Ahok Sindir Konsep Kota Terapung Ala Agus Yudhoyono
Apalagi Bupati Klaten itu baru saja ikuti aktivitas workshop Tunas Integritas di KPK berbarengan 16 kepala daerah lain pada Maret 2016 lalu. " Yang lebih dongkol, rekan-rekan ini telah latihan di KPK serta ketika itu membuat pakta integritas, semua teken. Jadi mengencingi keputusan sendiri. Ini memalukan buat saya, " kata Ganjar di kantornya, Jumat, 30 Desember 2016.
Terkait dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Klaten, Ganjar merasa hal semacam itu menjadi preseden jelek untuk Jawa Tengah. Mulai sejak awal, Ganjar senantiasa mendorong seleksi terbuka tentang jabatan publik.
Baca Juga : [Kisah Nyata] Mobil Berplat Bandung Nyasar Dekat Sebuah Kuburan Terpencil Di Jawa Tengah
" Parah saat saat ini Jateng memberi contoh pakai seleksi terbuka semua dapat berkompetisi, bila seperti itu memalukan. Maka kita meski pinjem orang KPK untuk kita simpan di setiap kabupaten/kota, termasuk juga propinsi, " katanya.
Meski begitu, Ganjar menyebutkan tidak mempunyai keleluasaan lebih untuk dapat masuk di ranah kebijakan di kabupaten/kota. Hingga potensi-potensi jual beli jabatan tidak bisa diawasi dengan optimal.
Baca Juga : Bukan Uvuvwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Osas, Nama Kakak-Beradik Ini Jauh Lebih AnehBerita Unik
" Bila kewenangan di level kabupaten/kota mereka punya kebijakan sendiri. Bila propinsi saya jamin, kalau tidak saya yang akan ambil tindakan sendiri. Bila propinsi ada yang seperti itu tolong di OTT selekasnya, tapi bila telah disana kita hanya dapat mengimbau, " ucap Ganjar.
Baca Juga : Ulang Tahun, Kaesang Posting Kejengkelannya Pada Jokowi Lihat Videonya Disini
Baca Juga : Ahok Sindir Konsep Kota Terapung Ala Agus Yudhoyono
Apalagi Bupati Klaten itu baru saja ikuti aktivitas workshop Tunas Integritas di KPK berbarengan 16 kepala daerah lain pada Maret 2016 lalu. " Yang lebih dongkol, rekan-rekan ini telah latihan di KPK serta ketika itu membuat pakta integritas, semua teken. Jadi mengencingi keputusan sendiri. Ini memalukan buat saya, " kata Ganjar di kantornya, Jumat, 30 Desember 2016.
Terkait dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Bupati Klaten, Ganjar merasa hal semacam itu menjadi preseden jelek untuk Jawa Tengah. Mulai sejak awal, Ganjar senantiasa mendorong seleksi terbuka tentang jabatan publik.
Baca Juga : [Kisah Nyata] Mobil Berplat Bandung Nyasar Dekat Sebuah Kuburan Terpencil Di Jawa Tengah
" Parah saat saat ini Jateng memberi contoh pakai seleksi terbuka semua dapat berkompetisi, bila seperti itu memalukan. Maka kita meski pinjem orang KPK untuk kita simpan di setiap kabupaten/kota, termasuk juga propinsi, " katanya.
Meski begitu, Ganjar menyebutkan tidak mempunyai keleluasaan lebih untuk dapat masuk di ranah kebijakan di kabupaten/kota. Hingga potensi-potensi jual beli jabatan tidak bisa diawasi dengan optimal.
Baca Juga : Bukan Uvuvwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Osas, Nama Kakak-Beradik Ini Jauh Lebih AnehBerita Unik
" Bila kewenangan di level kabupaten/kota mereka punya kebijakan sendiri. Bila propinsi saya jamin, kalau tidak saya yang akan ambil tindakan sendiri. Bila propinsi ada yang seperti itu tolong di OTT selekasnya, tapi bila telah disana kita hanya dapat mengimbau, " ucap Ganjar.
Baca Juga : Ulang Tahun, Kaesang Posting Kejengkelannya Pada Jokowi Lihat Videonya Disini
0 komentar:
Posting Komentar